Anggaran Kementrans 2027 Dipatok Rp947,27 Miliar, Fokus pada Pembangunan Pusat Ekonomi Baru

Nusantaratv.com-Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengumumkan bahwa pagu anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp947,27 miliar. Alokasi dana ini diprioritaskan sepenuhnya untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi agar bertransformasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dari total anggaran tersebut, porsi sebesar Rp612,47 miliar atau setara dengan 64,66 persen dikhususkan untuk menjalankan program transmigrasi. Sementara itu, sisa 35,34 persen digunakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen kementerian secara keseluruhan.

"Untuk tahun anggaran 2027, pagu Kementerian Transmigrasi adalah sebesar Rp947,27 miliar. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, kami menentukan prioritas dengan sangat jelas," ujar Menteri Transmigrasi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Secara rinci, komposisi anggaran tersebut terbagi ke dalam beberapa unit kerja, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp329,63 miliar, Inspektorat Jenderal Rp9,58 miliar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp384,13 miliar, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Rp223,93 miliar.

Menghadapi keterbatasan ruang fiskal, kementerian dituntut untuk menetapkan skala prioritas secara cermat agar setiap anggaran yang digelontorkan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Arah kebijakan pembangunan ini difokuskan untuk mewujudkan kawasan ekonomi produktif, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, mendongkrak pendapatan warga, serta menarik minat investor sebagai motor penggerak ekonomi baru.

Masuknya investasi ke daerah transmigrasi tentu memerlukan sejumlah prasyarat penting, mulai dari kepastian status lahan, kejelasan tata ruang, ketersediaan infrastruktur dasar, pasokan tenaga kerja, hingga iklim berusaha yang kondusif. Oleh sebab itu, penyelesaian berbagai persoalan pertanahan diletakkan sebagai fondasi utama pembangunan guna memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat maupun para calon investor.

Program prioritas pertama pada 2027 dinamakan Trans Tuntas, yang berfokus pada penyelesaian inventarisasi dan evaluasi lahan, penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi transmigran, serta penanganan kasus pertanahan dan tumpang tindih lahan.

Suasana rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), dan lainnya di Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Antara)

"Tahun 2027 ditargetkan antara lain penerbitan 3.254 SHM serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi," tuturnya.

Program prioritas kedua adalah Trans Lokal, yang dirancang agar pembangunan kawasan mampu mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi warga setempat. Kebijakan ini memastikan masyarakat lokal tetap menjadi tuan rumah di tanah kelahiran mereka sekaligus bertindak sebagai pelaku utama perekonomian di kawasannya. Di samping menggenjot produktivitas, pemerintah berkomitmen mengawal peningkatan kesejahteraan transmigran, termasuk lewat pemenuhan hak catu pangan serta perbekalan yang lebih berkualitas.

Selanjutnya, program prioritas ketiga yaitu Trans Patriot. Pada 2027, kementerian kembali menerjunkan 445 orang yang terbagi dalam 89 tim ekspedisi Patriot serta menyiapkan 250 beasiswa Patriot. Para petugas ini hadir bukan sekadar untuk mendedikasikan diri, tetapi dipersiapkan untuk menjadi pemecah masalah (problem solver) di lapangan.

"Bukan hanya memetakan potensi ekonomi, tetapi juga membawa teknologi, meningkatkan produktivitas, membangun model bisnis, memperkuat UMKM, serta menghubungkan masyarakat dengan pasar dan investor," jelas Mentrans, dikutip dari Antara.

Program prioritas keempat, yakni Trans Karya Nusa, difokuskan untuk menggenjot aktivitas ekonomi melalui penguatan lembaga keuangan dan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi produk, serta penarikan investasi.

Adapun program kelima adalah Trans Gotong Royong, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan penuh dari DPR RI.

"Ini sangat penting, Kementerian Transmigrasi tidak mungkin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru seorang diri. Pembangunan kawasan membutuhkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan politik dan pengawasan dari Komisi V DPR RI," pungkasnya.