Nusantaratv.com-Lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya aksi main hakim sendiri. Selain dipengaruhi faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan, rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum juga dinilai berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan kolektif.
Analis Kriminolog Nastiti mengatakan aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan membela korban. Menurutnya, setiap orang yang terlibat dalam pengeroyokan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan perannya.
"Kalau semuanya diusut, mereka semua bisa kena sanksi. Tidak hanya pelaku, tetapi juga aparat yang dinilai lalai," ujarnya dalam program Dari Meja Redaksi Nusantara TV bertajuk "Rimba Jalanan Menjelma Menjadi Ruang Pengadilan" yang dipandu host Chakry Miller.
Ia menambahkan, masyarakat yang menyaksikan dugaan tindak pidana seharusnya segera melapor kepada aparat kepolisian agar penanganan dilakukan sesuai prosedur hukum, bukan justru ikut melakukan kekerasan.
Dalam kesempatan yang sama, Manager News Production Nusantara TV, Robert Parus menjelaskan bahwa aksi kekerasan massal sering kali dipicu oleh berbagai media yang mengundang orang berkumpul dalam waktu singkat.
Ia mencontohkan, pada kasus di Bali kerumunan dipicu bunyi kentongan yang menandakan keadaan darurat, sementara di Morowali dipicu teriakan massa. Adapun pada kasus di Matraman, media sosial menjadi sarana yang mempercepat penyebaran informasi hingga memancing banyak orang datang ke lokasi.
"Kadang satu teriakan bisa menjadi vonis sosial langsung di tempat," katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Senin (3/8/2026).
Robert menilai media massa memiliki tanggung jawab berbeda dengan media sosial. Informasi yang disampaikan media harus melalui proses verifikasi sehingga tidak memicu kepanikan maupun tindakan yang memperkeruh keadaan.
"Yang membedakan media dengan media sosial adalah proses verifikasi. Informasi yang disampaikan kepada publik harus benar-benar terkonfirmasi," ujarnya.
Baca juga: Saksikan Program Baru "Dari Meja Redaksi", Tayang Perdana 4 Mei 2026 di Nusantara TV
Sementara itu, Nastiti menyoroti fenomena deindividuation, yaitu kondisi ketika seseorang kehilangan rasa tanggung jawab pribadi saat berada dalam kerumunan. Fenomena tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di media sosial.
"Di media sosial orang lebih bebas berkata apa saja karena adanya unsur anonimitas. Akhirnya pengeroyokan juga bisa terjadi di ruang digital," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Peran ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Menurutnya, masyarakat tidak hidup sendiri sehingga diperlukan kepedulian antarwarga untuk saling mengingatkan ketika ada perilaku yang mulai menyimpang.
"Kalau fungsi kontrol sosial berjalan, seseorang akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum karena ada lingkungan yang mengawasi dan mengingatkan," tuturnya.
Nastiti menilai penguatan kontrol sosial, penegakan hukum yang konsisten, serta penyampaian informasi yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk mencegah aksi main hakim sendiri dan menjaga ketertiban di masyarakat.
"Dari Meja Redaksi" menyuguhkan pembahasan yang komprehensif, perspektif yang berimbang, serta prediksi cerdas terhadap perkembangan isu-isu penting di Indonesia.
Dengan pendekatan editorial yang kuat, program ini diharapkan dapat membantu pemirsa memahami konteks di balik berita, sehingga mampu melihat arah masa depan dengan lebih jernih.
"Dari Meja Redaksi" tayang setiap Senin pukul 7.30 WIB hanya di Nusantara TV.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh