Nusantaratv.com-Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan primer sampai ke tingkat desa dan dusun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang menjadi salah satu penopang utama pembangunan desa. Oleh karena itu, menurutnya, upaya menjaga kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan penyakit dan penerapan pola hidup sehat.
“Kolaborasi dengan Kemendes PDT menjadi sangat penting karena pemerintah desa memiliki peran besar dalam menggerakkan masyarakat, termasuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis, dan penguatan Posyandu,” kata Budi di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Kesepahaman tersebut mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari pertukaran dan pemanfaatan data kesehatan serta data desa, penguatan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (UPKD/K), pengembangan Posyandu berbasis data, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat, perbaikan gizi, hingga penanggulangan berbagai penyakit.
Budi menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada Februari 2025. Melalui pembaruan tersebut, sinergi antara kedua kementerian diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer hingga ke desa dan dusun.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun jaringan layanan kesehatan primer yang menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Jaringan tersebut terdiri atas lebih dari 10 ribu puskesmas, puluhan ribu unit pelayanan kesehatan desa dan kelurahan, serta ratusan ribu Posyandu yang didukung oleh lebih dari 1,5 juta kader kesehatan.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan kondisi yang sangat beragam. Masih ada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan afirmasi, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan dasar. Karena itu, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi sangat strategis,” ujar Yandri.
Ia menambahkan, pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk percepatan penurunan angka stunting.
“Setiap tahun dana desa dialokasikan untuk penanganan stunting. Ke depan, kami ingin memastikan penggunaannya semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat desa,” katanya, dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berpusat di desa.
“Desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat melalui Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan(UPKD/K) Posyandu, kader kesehatan, dan pemerintah desa. Melalui nota kesepahaman ini, kami ingin memperkuat sinergi pembangunan kesehatan berbasis desa secara lebih terintegrasi,” ujar Kunta.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh