Nusantaratv.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pentingnya pelaksanaan asesmen yang cepat dan akurat sebagai langkah awal pemulihan cagar budaya yang terdampak bencana, khususnya dalam merespons kondisi pascabencana di wilayah Sumatra.
Menbud Fadli menyampaikan, penyusunan rencana pemulihan terhadap situs dan ruang budaya menjadi bagian dari tindak lanjut sekaligus bentuk dukungan psikososial berbasis kebudayaan bagi masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan, proses asesmen dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian dan lembaga, komunitas budaya, hingga masyarakat. Hasil asesmen tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam upaya pemugaran cagar budaya yang berpotensi kembali terdampak bencana serupa di masa mendatang.
"Kita harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam pemulihan pascabencana, serta memastikan asesmen kebutuhan dilakukan segera," ujar Menbud Fadli dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu, 15 Desember 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menbud Fadli juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
"Kita pada saat ini berada dalam suasana berkabung karena musibah yang cukup besar di Sumatera, yang terjadi di tiga provinsi sekaligus dan mempunyai dampak yang luar biasa. Bencana ini bisa menjadi refleksi dan perlu kita jadikan semacam pelajaran bersama," ungkapnya.
Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan bertema "Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan", Menbud Fadli turut mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis guna memperkuat dan memajukan ekosistem kebudayaan nasional.
Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud), Giring Ganesha Djumaryo, dalam forum tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas unit kerja di lingkungan kementerian.
"Kita harus mengedepankan instrumen pelayanan agar bisa maksimal dimanfaatkan oleh pelaku budaya, contohnya Dana Indonesiana," ujar Wamenbud Giring.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, menambahkan, upaya pemajuan kebudayaan perlu melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk sektor pendidikan dan teknologi.
"Ini menjadi peluang di sektor budaya dan kreatif. Dari situlah kebudayaan bisa menjadi peluang motor penggerak ekonomi masa depan, di mana Kementerian Kebudayaan berperan besar dalam hal tersebut," jelas Sekjen Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, Kementerian Kebudayaan dapat berperan dalam membangun ekosistem data, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan standar industri, serta pembentukan lembaga inkubasi di berbagai kota kreatif. Selain itu, kementerian juga diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang melindungi sekaligus mendorong inovasi.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana, memaparkan Inspektorat Jenderal terus menjalankan fungsi pengawasan internal secara akuntabel dan tepat sasaran, terutama dalam pengawasan Dana Indonesiana, pemantauan tindak lanjut temuan, serta pengembangan inovasi pengawasan berbasis teknologi.
"Kita tingkatkan integritas serta memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat kepada masyarakat dan peradaban bangsa," terang Irjen Fryda.
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra, menegaskan peran Ditjen PPPK dalam memperkuat ekosistem seni dan budaya nasional, termasuk melalui peningkatan revitalisasi aset budaya guna menjaga nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.
Menurut Mahendra, berbagai program Ditjen PPPK diarahkan untuk membentuk ekosistem seni budaya yang kuat, berkelanjutan, dan saling terhubung antara pelaku, karya, ruang, serta publik.
"Melalui peningkatan kapasitas pelaku, revitalisasi aset budaya, inovasi digital dan manajemen talenta nasional, kebudayaan Indonesia diarahkan untuk beradaptasi dengan zaman, menjangkau dunia, dan memperkuat identitas bangsa," jelas Dirjen Mahendra.
Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, turut memaparkan sejumlah program yang tengah berjalan, mulai dari repatriasi warisan budaya, pengajuan nominasi World Cultural Heritage (WCH) dan Intangible Cultural Heritage (ICH) ke UNESCO, hingga penguatan kerja sama kebudayaan di tingkat domestik dan internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral.
"Program ini berusaha mendukung empat pilar kebijakan Kementerian Kebudayaan, yakni pendidikan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai budaya, ekonomi budaya sebagai penggerak industri kreatif, diplomasi budaya sebagai soft power Indonesia di tingkat global, serta kebudayaan sebagai pemersatu untuk memperkuat jati diri Indonesia di tengah keberadaban," kata Dirjen Endah.
Sekretaris Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara, juga mengungkapkan berbagai program strategis yang sedang dan akan dijalankan, termasuk penetapan cagar budaya peringkat nasional, penyelamatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), fasilitasi kekayaan intelektual berbasis budaya, penulisan buku sejarah, penetapan hari-hari kebudayaan, serta penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat.
"Terdapat beberapa upaya strategis yang diupayakan yaitu penguatan pelindungan cagar budaya, penguatan identitas dan karakter bangsa, pelindungan masyarakat dan penghayat kepercayaan adat, penguatan sistem identifikasi, registrasi dan pemantauan warisan budaya, peningkatan literasi dan kesadaran budaya masyarakat," imbuh Setditjen Wawan
(Sumber: Antara)
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh