Nusantaratv.com-Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) memegang peranan strategis dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, Wihaji menjelaskan bahwa kader TPK merupakan ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki balita. Karena itu, keberadaan mereka dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting.
"Peran TPK menjadi penting karena berhadapan langsung dengan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Melalui edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara rutin, kader TPK diharapkan dapat membantu keluarga mengenali berbagai faktor risiko sekaligus mendorong pemanfaatan layanan yang tersedia di masyarakat," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji saat menghadiri forum penguatan peran kader TPK di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Kemendukbangga/BKKBN dalam memperkuat kapasitas kader sebagai garda terdepan pendamping keluarga sekaligus mendukung pelaksanaan Program MBG 3B yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wihaji, program MBG 3B dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di berbagai daerah.
"Saya tanya kepada TPK, ternyata di sini sudah jalan. Yang belum berjalan akan kita tindak lanjuti. MBG untuk 3B merupakan program Presiden untuk membantu mengurangi risiko stunting," tuturnya, dikutip dari Antara.
Ia menambahkan bahwa stunting tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan anak, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi lingkungan dan sanitasi yang memadai. Oleh sebab itu, kader TPK diharapkan mampu memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada keluarga sasaran agar memahami berbagai faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Melalui penguatan peran TPK dan implementasi Program MBG 3B, pemerintah berupaya menghadirkan layanan pendampingan yang lebih dekat dengan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program berjalan efektif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, serta menciptakan keluarga Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Dairi mencapai 29 persen, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 32,6 persen. Meski demikian, pemerintah menilai penguatan pendampingan keluarga dan intervensi gizi tetap perlu dilakukan agar tren penurunan stunting dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Di tingkat provinsi, jumlah penerima manfaat Program MBG 3B di Sumatera Utara tercatat mencapai 1.776.985 orang. Program tersebut didukung oleh 1.283 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 673 SPPG yang telah aktif mendistribusikan bantuan makanan bergizi kepada kelompok sasaran.
Besarnya cakupan penerima manfaat membuat peran TPK di Sumatera Utara menjadi semakin krusial. Berdasarkan data Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sumatera Utara, terdapat 10.317 kelompok TPK yang terdiri atas 30.949 kader dan tersebar di seluruh kabupaten serta kota. Kehadiran para kader tersebut menjadi modal utama dalam mendukung pendampingan keluarga hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh