Menteri Investasi Ungkap Peluang Baru dari Transisi Energi Indonesia

Nusantaratv.com-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melihat percepatan transisi energi di Indonesia sebagai sumber peluang investasi baru. Menurutnya, kebutuhan energi bersih yang terus meningkat, ditambah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, membuka ruang investasi di sektor hilirisasi maupun infrastruktur.

Rosan mengatakan hubungan antara kebutuhan energi dan perkembangan teknologi digital akan menjadi salah satu faktor penting yang membentuk arah investasi Indonesia ke depan.

Kebutuhan listrik yang semakin besar untuk menopang ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pembangunan sumber energi yang lebih bersih.

“Salah satu peluang terpenting di hadapan kita adalah persinggungan antara transisi energi dan ekonomi digital,” kata Rosan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ia menjelaskan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mendorong peningkatan kebutuhan energi. Di saat yang sama, keberadaan pusat data semakin penting karena menjadi salah satu infrastruktur utama dalam menopang aktivitas ekonomi berbasis digital.

“Masa depan AI akan bergantung pada listrik, jaringan transmisi, lahan industri, konektivitas, dan investasi. Dengan kata lain, masa depan AI juga tentang infrastruktur,” ujar dia.

Besarnya kebutuhan energi untuk sektor digital tercermin dari pertumbuhan layanan kelistrikan bagi pusat data. PT PLN (Persero) pada September 2026 mencatat telah melayani 159 pelanggan pusat data dengan kapasitas tersambung mencapai 2.038 megavolt ampere (MVA). Konsumsi listrik dari sektor tersebut tercatat sebesar 2.378 gigawatt hour (GWh).

Menurut Rosan, Indonesia memiliki sejumlah modal untuk memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi infrastruktur digital di kawasan Asia. Skala perekonomian, besarnya pasar domestik, serta letak geografis Indonesia dinilai menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak investasi.

Di sektor industri, pemerintah juga tengah mendorong terbentuknya ekosistem yang saling terhubung, mulai dari kegiatan pertambangan dan pengolahan hingga manufaktur, energi bersih, serta teknologi. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

“Penggerak terbesar adalah energi di balik smelter surya, hidro, panas bumi, dan penyimpanan energi. Di situlah kami ingin gelombang modal berikutnya masuk,” ucap Rosan.

Dorongan terhadap investasi hilirisasi pun terlihat dari realisasi penanaman modal sepanjang paruh pertama 2026. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun pada semester I 2026 atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Angka tersebut meningkat 6,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, total realisasi investasi Indonesia selama semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan telah menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Nilai investasi itu juga setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan menyebut hilirisasi akan tetap menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggaet investasi. Melalui hilirisasi, Indonesia dinilai memiliki kesempatan lebih besar untuk mengolah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus membangun basis industri nasional.

Namun, pengembangan industri tersebut menurut Rosan harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan. Investasi yang masuk tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dalam proses industrialisasi.

“Hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam kita mendapatkan investasi. Kita melihat tren investasi hilirisasi ini akan terus meningkat karena kita bisa menangkap semua nilai tambah, dan yang paling penting bagaimana industrialisasi ini bisa terjadi di Indonesia dengan menjalankan asas-asas keberlanjutan,” kata Rosan, dikutip dari Antara.

Dalam agenda transisi energi, pemerintah juga menempatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai salah satu program prioritas. Salah satunya melalui pengembangan PLTS dengan kapasitas keseluruhan mencapai 100 gigawatt peak (GWp).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pelaksanaan program tersebut telah dimulai pada Agustus 2026. Untuk tahap awal, pemerintah mengembangkan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.

Selain membangun pembangkit energi surya, pemerintah juga menyiapkan langkah pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Sekitar 13 GW kapasitas pembangkit diesel direncanakan secara bertahap digantikan dengan pembangkit tenaga surya sebagai bagian dari percepatan transisi energi.

Rosan menilai investasi berkelanjutan memiliki peran lebih luas bagi perekonomian nasional. Selain memperkuat daya saing Indonesia, investasi di sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat.

Ia pun menekankan bahwa transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan mitra internasional untuk mendorong investasi sekaligus mendukung target Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau bahkan lebih cepat.