Nusantaratv.com-Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan BGN di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026. Menurut Prabowo, laporan yang diterimanya mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan dugaan penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan lembaga tersebut.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN," sambungnya.
Presiden menjelaskan bahwa setelah menerima laporan tersebut, dirinya meminta dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Menurutnya, kualitas kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi, sehingga setiap persoalan di tingkat pimpinan harus mendapat perhatian serius.
Prabowo menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang memiliki dampak besar terhadap masa depan bangsa. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda Indonesia.
Menurut Kepala Negara, berbagai negara maju telah memanfaatkan program pemenuhan gizi bagi anak-anak sebagai instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik penyimpangan dan korupsi.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden, dikutip dari Antara.
Prabowo menilai penguatan lembaga pengawasan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, dan Kejaksaan Agung, merupakan langkah penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegasnya.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan saat ini.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh