Prabowo Siapkan Rp42 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada 2027

Nusantaratv.com- Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan anggaran Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Anggaran tersebut diperuntukkan agar berbagai program pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak dapat dilaksanakan awal tahun 2027.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga (K/L) pada 2027 serta sekitar Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum terealisasi dan akan diluncurkan ke tahun berikutnya.

“Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan. Tahun depan itu, kami sampaikan Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada Kementerian Lembaga, PU, Kementerian Dasar,” ujar Tito usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito menegaskan bahwa  kebutuhan anggaran tersebut telah disusun berdasarkan program dan target pemulihan yang terukur. Cakupannya meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar, hingga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.

Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan mendukung kebutuhan anggaran percepatan pemulihan pascabencana. Presiden juga menekankan kepada kementerian dan lembaga untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan program tanpa harus menunggu terlalu lama hingga tahun anggaran berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Tito mengusulkan agar proses persetujuan anggaran dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan demikian, kementerian dan lembaga terkait dapat segera mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan sekaligus memulai proses lelang dini.

“Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Lelang cepat,” jelas Tito.

“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan keuangan, stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” tegas Tito.