Puan: DPR Apresiasi Kesigapan Polri Tangani Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Nusantaratv.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang hari ini di DPR, Selasa (10/11/2026).

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan instrumen kepentingan politik, kriminalisasi ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” ucap Puan.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapapun.”

Karena itu, kata Puan, DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu, Puan mengawali masa sidang mengajak seluruh anggota DPR kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI.

“Untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan mensejahterakan rakyat,” ujar Puan.

Puan lebih lanjut menuturkan, DPR RI bersama pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI. Di antaranya RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan, RUU tentang hak cipta, RUU tentang perkoperasian, dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana.

“Selain melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang tersebut. DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” jelas Puan.

DPR RI, lanjut Puan, juga akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN tahun anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal, melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dan dinamika pasar modal.

“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,”